
Mereka mengadukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang dialami warga karena sudah sembilan bulan rumahnya terendam banjir. "Kami menduga ada pembiaran," ujar Budi.
Dia mengatakan, sejak Maret lalu hingga kini genangan air tidak pernah surut. Menurutnya, penanganan pemerintah sangat lamban.
Budi mengungkapkan, akhir Oktober lalu memang Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Menkokesra, Agung Laksono, sudah meninjau ke lokasi banjir. "Tapi kunjungan mereka tidak dapat menyelesaikan persoalan yang kami hadapi," ujarnya.
Budi menambahkan pembongkaran gorong-gorong di sepanjang kali Krukut oleh Marnir juga tidak berpengaruh apa-apa. Sebab, lanjutnya, setelah dicek, ternyata di sepanjang gorong-gorong banyak sisa puing yang belum diangkat. Sehingga menghambat aliran air. "Jadi seharusnya semua dibongkar. Kami hanya minta kembalikan fungsi kali yang asli, agar dapat menampung debit air," ujarnya.
Rencananya, sebelum diterima oleh komisioner, warga akan menggelar aksi damai terlebih dahulu di depan kantor Komnas HAM.
Sedikitnya ada
Banjir ini sangat mengganggu masyarakat. Setiap hari ada yang diare terutama anak kecil. Sedangkan orangtua banyak yang terkena kutu air. Selain itu, anak-anak menjadi sulit sekolah karena kebanjiran terus. Aktivitas warga juga terganggu.
0 komentar:
Posting Komentar